Menuju Semarang Tangguh Dimulai dari Pesisir

http://100rcsemarang.org/semarang

Sebagai titik sentra jalur utama Pantai Utara Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 36,63 km, Semarang berkembang pesat sebagai kota besar dengan beragam aktivitas industri, perdagangan dan jasa. Kepesatan ini mendorong semakin tingginya tingkat populasi penduduk di kawasan pesisir kota Semarang, antara lain Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk yang umumnya dimanfaatkan sebagai pusat pelabuhan, daerah industri maupun pemukiman penduduk. Namun demikian, pesatnya jumlah penduduk dan pembangunan berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik dari segi ekologis maupun sosial-ekonomis.

Persoalan-persoalan itu antara lain semakin tingginya angka kemiskinan, tingginya kerusakan sumber daya alam, lunturnya nilai-nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur, rendahnya kesehatan lingkungan, dan rendahnya kemandirian organisasi desa. Kondisi ini pada akhirnya memicu suatu fenomena klasik di kota Semarang, salah satunya banjir rob. 

http://100rcsemarang.org

Selain persoalan ekologis dan sosial-ekonomis, permasalahan lainnya yang turut menambah daftar panjang kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir adalah konflik penggunaan lahan antar pemilik kepentingan. Konflik ini terjadi karena banyak pihak menganggap bahwa sumberdaya pesisir tanpa kepemilikan sehingga dapat dieksploitasi semaunya oleh siapapun. Padahal dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 tertera jelas bahwa ‘bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, maka setiap penggunaan lahan pesisir semestinya diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir, bukan mengeksploitasi sumber daya pesisir demi meraih keuntungan pribadi (sektoral).

Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

http://www.slideshare.net/dwikurniawan47/015-pengelolaan-pesisir?related=1

Berbagai macam persoalan yang menimpa kawasan pesisir pada dasarnya adalah dampak dari perencanaan dan pengelolaan yang hanya memfokuskan diri pada satu jenis sumberdaya atau ekosistem untuk memenuhi tujuan tertentu (semisal industri, pemukiman, pariwisata, dan sebagainya) tanpa mempedulikan dampak buruk pada lingkungan atau sektor lain. Sebab itulah diperlukan suatu pendekatan terpadu dimana pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan memberikan penilaian secara menyeluruh, baik dari aspek ekologis, sosial maupun ekonomi bagi lingkungan sekitar).

Konsep perencanaan dan pengelolaan terpadu ini sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang nilai manfaatnya tidak hanya dirasakan generasi sekarang, namun juga generasi selanjutnya. Maka untuk mewujudkannya diperlukan sebuah strategi pembangunan yang memberikan ambang batas pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, antara lain:

Aspek Ekologis

aguswi-kkp.com

Setidaknya ada dua pokok kegiatan manusia yang berpotensi merusak kawasan pesisir, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan sebagai tempat pembuangan limbah. Sumber daya alam sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, semisal air tanah, pemanfaatannya tidak boleh melebihi kemampuannya untuk menyembuhkan atau mengisi kembali air yang ada di dalam tanah. Meminimalisir pemanfaatan juga bisa dilakukan dengan strategi penampungan air hujan atau penerapan teknologi tertentu dengan tanpa merusak lingkungan. Sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatannya harus benar-benar cermat supaya efeknya tidak merusak lingkungan.

Dalam kaitannya wilayah pesisir sebagai tempat pembungan limbah, harus dipisahkan limbah apa saja yang dapat dan tidak dapat diterima oleh lingkungan. Untuk limbah yang dapat diterima oleh lingkungan, harus diperhatikan ambang batas kemampuan lingkungan untuk menerima dan menetralisir limbah tersebut supaya tidak merusak lingkungan. Sementara untuk limbah yang sulit atau tidak dapat diterima oleh lingkungan, harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai limbah benar-benar bisa diterima dan tidak membahayakan lingkungan.

Ambang batas juga perlu diterapkan pada alokasi pemanfaatan wilayah pesisir. Selain alokasi kawasan pemanfaatan umum, keberadaan zona preservasi dan konservasi mutlak diperlukan sebagai upaya pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan. Perlu diperhatikan pula zonasi pada kawasan-kawasan pemanfaatan umum supaya tidak mengurangi atau merusak zona preservasi dan konservasi. Semisal kawasan budidaya ikan tidak boleh berdampingan dengan kawasan industri sebab limbah pabrik dapat mencemari perairan sehingga menyebabkan kegagalan pada sektor budidaya ikan tersebut.

Aspek Ekonomi

www.dermagadewata.co

Seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwa setiap penggunaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka strategi pembangunan wilayah pesisir harus diarahkan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Semisal melalui program pemberdayaan masyarakat, menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya masyarakat pesisir, memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih baik dan sebagainya.

Aspek Hukum

Sebaik apapun peraturan tidak akan berguna apabila tidak disertai ketegasan hukum dari pihak-pihak yang berwenang. Dan ketegasan melahirkan kebencian apabila tidak dibarengi kesadaran dari pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. Di sinilah pentingnya penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai anugerah yang diamanahkan Tuhan kepada umat manusia.

Tahapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan

Perencanaan dan Pemetaan

Perencanaan yang dimaksud meliputi:

Penentuan jenis kegiatan pembangunan (pariwisata, industri, dan sebagainya);

Penentuan wilayah dan ambang batas penggunaan sumber daya alam;

Rincian alokasi biaya dan perizinan.

Pemetaan yang dimaksud meliputi:

Analisis masalah yang kerap terjadi di wilayah pembangunan, seperti banjir;

Analisis dampak-dampak lingkungan sebagai akibat dari pembangunan (semisal pencemaran);

Analisis dampak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir;

Analisis dampak terhadap sektor lain;

Apresiasi masyarakat terhadap pembangunan.

Hasil dari pemetaan ini akan menentukan perlu tidaknya suatu pembangunan ditinjau dari besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Juga langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau mengatasi dampak buruk suatu perencanaan pembangunan.

Perencanaan Aksi

Dr. Ir. Dietriech G. Bengen dalam karyanya berjudul Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan mengatakan bahwa ada delapan komponen dalam program pengelolaan wilayah terpadu, antara lain: kebijakan dan tujuan, rencana program dan proyek, perangkat kelembagaan, peraturan perundang-undangan, pelatihan, implementasi rencana, pendidikan untuk masyarakat, pemantauan serta penegakan hukum.

Keterlibatan masyarakat, para penerima manfaat sumber daya pesisir, para ahli tata ruang dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan, rencana program maupun penetapan wilayah pesisir supaya tercapai keterpaduan dalam keseluruhan perencanaan aksi serta untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Hasil dari perumusan tersebut kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan.

Implementasi

Setidaknya ada tiga dimensi terpenting dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir terpadu: sektoral, disiplin ilmu, dan ekologis. Dan untuk mewujudkan keterpaduan tersebut dibutuhkan strategi khusus, meliputi:

Strategi Pertama: Pemberdayaan Masyarakat

foto.okezone.com

 

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi peningkatan kemandirian masyarakat melalui program pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan SDM, peningkatan akses modal, partisipasi masyarakat, pengembangan jaringan usaha dan sistem informasi, serta pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi dan kemitraan,

Dalam prosesnya, program pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi:

Pendampingan oleh tenaga pendamping desa yang berkompeten;

Pelatihan;

Pembentukan Lembaga Perekonomian;

Peningkatan Akses Modal melalui Dana Usaha Bergilir.

Strategi Kedua: Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Penataan Ruang Pesisir

ariefhidayat06.blogspot.com

Bentuk-bentuk peran masyarakat dan swasta dalam penataan ruang pesisir terbagi atas tiga bagian. Pertama, perencanaan tata ruang meliputi: persiapan penyusunan rencana tata ruang (RTR), penentuan arah pengembangan wilayah, pengidentifikasian potensi dan dampak pembangunan wilayah, penetapan RTR yang kemudian dituangkan dalam kebijakan pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah. Kedua, perencanaan aksi meliputi: perumusan kebijakan dan strategi penataan ruang pesisir, perumusan norma dan pedoman tentang RTR, pemanfaatan runag yang sesuai dengan kearifan lokal, menjaga serta memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya. Ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: pemantauan pelaksanaan RTR, pelaporan kepada instansi/pejabat berwenang apabila menemukan tindakan penyelewengan terhadap RTR, pengajuan keberatan terhadap keputusan RTR.

Strategi Ketiga: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Laut dan Lingkungan Pesisir

Upaya-upaya meningkatkan kualitas lingkungan pesisir meliputi:

Penetapan norma-norma, prosedur, standar tentang pengelolaan wilayah pesisir;

Pengendalian pencemaran lingkungan;

Pengendalian dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan keselamatan lingkungan;

Konservasi.

Konservasi merupakan upaya memelihara, melindungi serta mengembangkan potensi ekosistem yang ada di suatu wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tercipta kelestarian lingkungan. Dalam hal ini ada dua cara yang bisa dilakukan;

Perbaikan Daerah Lahan Atas

Berbagai dampak lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir dan laut pada dasarnya adalah akibat dari buruknya pengelolaan pembangunan yang terjadi di lahan atas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kedua wilayah tersebut (darat dan laut) memiliki keterkaitan secara keruangan yang dipertemukan oleh wilayah pesisir. Oleh karena itu, konservasi sumber daya laut dan lingkungan pesisir harus dimulai dari daerah lahan atas, seperti pengelolaan limbah industri sebelum dibuang ke sungai sehingga tidak mencemari air sungai, karena pada akhirnya semua aliran air akan bermuara di laut.

Konservasi Hutan Mangrove

http://hellosemarang.com

Bukan suatu hal yang baru bahwa hutan mangrove memiliki peranan yang sangat penting bagi kelestarian suatu ekosistem pantai. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan pengikisan, serta meredam gelombang besar, termasuk salah satunya tsunami (Wikipedia). Selain fungsi utama tersebut, fungsi ekologis lainnya dari hutan mangrove antara lain mencegah intrusi air laut, mencegah tiupan angin kencang, membantu kesuburan tanah, membantu perluasan daratan, pengolahan limbah organik, pengatur iklim mikro, serta menjadi habitat berbagai jenis binatang dan tumbuhan epifit. Secara ekonomis, hutan mangrove juga memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai penghasil kayu, tempat budidaya berbagai biota air, tempat mencari makan serta rekreasi.

Inilah yang membuat konservasi hutan mangrove menjadi penting dilakukan oleh semua pihak, terutama bagi para pengguna sumber daya alam pesisir dan pemerintah. Beberapa upaya konservasi yang dapat dilakukan antara lain:

Penataan kembali hutan mangrove dengan mempertimbangkan pola hidrologi, perubahan arus laut, tipe tanah dan penentuan spesies;

Menjadikan hutan mangrove sebagai kawasan penelitian dan ekowisata;

Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove melalui gerakan penyadaran (sosialisasi dan pendidikan), pembentukan komunitas dan sebagainya.

Pengawasan dan penegakan hukum.

Pemantauan dan Evaluasi

Sesempurna apapun suatu perencanaan akan menemui kegagalan apabila di dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan, baik oleh masyarakat, pemilik kepentingan, maupun lembaga/instansi terkait. Oleh sebab itu, dalam prosesnya perlu dilakukan pemantauan untuk meminimalisir tindakan penyelewengan dan dalam rentang waktu tertentu dilakukan evaluasi guna meninjau keberhasilan/kegagalan suatu program perencanaan. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek yang dirasa masih kurang.

Pada akhirnya, menjadi tugas kita bersama untuk berperan aktif dalam upaya-upaya menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai suatu cara mewujudkan Semarang Kota Tangguh.